Jakarta, 7 Juli 2025— Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ( Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, Yusril menyampaikan usulan penambahan anggaran sebesar Rp100,609 miliar untuk Kemenko Kumham Imipas. Penambahan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, mendukung reformasi hukum, peningkatan perlindungan hak asasi manusia, serta memperbaiki layanan keimigrasian dan pemasyarakatan.
"Penambahan anggaran ini bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor hukum dan HAM serta mendukung penataan sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang lebih humanis dan modern," ujar Yusril di hadapan anggota Banggar DPR RI.
Yusril juga menegaskan bahwa anggaran tambahan akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital, memperkuat kerangka hukum nasional, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, Pimpinan Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang besar. Berdasarkan World Economic Forum, risiko global tertinggi pada tahun 2026 adalah perang.
Ia menambahkan beban dan tugas Menko itu berat, menurut dia, usulan penambahan rancangan anggaran akan dianggap sebagai bagian dari persetujuan yang akan diambil dalam rapat kerja tersebut.
"Oleh karenanya rapat dengan para Menko hari ini sungguh kami berharap ada sinergi dari para Menko, ada koordinasi dan sebagainya, untuk lebih memperkokoh ketahanan kita sebagai bangsa, baik secara politik dan ekonomi, "pesannya.
Selain Kemenko Kumham Imipas, rapat kerja tersebut juga dihadiri para menteri koordinator lainnya yang memaparkan rencana kerja dan kebutuhan anggaran masing-masing kementerian untuk mendukung program prioritas nasional pada 2026.
Dengan penambahan anggaran yang diusulkan, pemerintah berharap target-target strategis dalam bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal, serta mendukung terciptanya sistem hukum yang berkeadilan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
