Surabaya, 16 Juni 2025 — Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait indeks, pembangunan, dan kerja sama Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi HAM, Ibnu Chuldun, bersama Adhy Karyono selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemenko Kumham Imipas untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di daerah.
“Kami hadir di sini untuk mendorong peran strategis pemerintah daerah dalam pembangunan berbasis HAM. Dengan sinergi yang kuat, kita bisa memastikan bahwa program nasional di bidang HAM dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Ibnu Chuldun.
Dalam rapat tersebut, Ibnu Chuldun memperkenalkan tugas dan fungsi Deputi HAM, yang diikuti dengan pemaparan oleh jajaran Pimpinan Tinggi Pratama: Sekretaris Deputi Slamet Pramoedji, Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM Ruliana Pendah Harsiwi, serta Asisten Deputi Koordinasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Muslim Alibar. Masing-masing memaparkan peran, program strategis, serta temuan lapangan terkait pelaksanaan HAM, khususnya di Jawa Timur.
Disebutkan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia pada tahun 2024 secara keseluruhan telah berada dalam kategori BAIK. Dalam kesempatan ini, turut disampaikan data korban atau ahli waris korban peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu yang telah menerima program pemulihan hak di wilayah Jawa Timur.
Ibnu Chuldun juga menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif. “Kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi komitmen bersama dengan pemerintah daerah,” tuturnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. “Saya berterima kasih diberikan informasi mengenai indeks mana saja yang terkait HAM dan perlu diperhatikan oleh Pemprov Jawa Timur. Terkait pemenuhan kelompok rentan, kita memiliki banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jawa Timur menjadi salah satu jalur keluar masuk PMI, dan ini akan menjadi perhatian kami ke depan,” ujarnya.
Melalui koordinasi ini, diharapkan kebijakan dan program HAM di tingkat pusat dan daerah dapat berjalan lebih selaras serta berdampak nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus.
