Jakarta, 27 Mei 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menerima audiensi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kemenko Kumham Imipas ini membahas pelaksanaan prioritas nasional di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai bentuk penguatan sinergi dan kolaborasi lintas kementerian guna menciptakan sistem hukum dan pemasyarakatan yang lebih efektif, transparan, serta berorientasi pada keadilan sosial.
Audiensi ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dari kedua kementerian. Dari pihak Bappenas hadir Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Bogat Widyatmoko; Sekretaris Deputi, RR Rita Erawati; serta Direktur Pembangunan Hukum, Hendra Wahanu Prabandani. Sementara itu, Kemenko Kumham Imipas diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital, Supartono; Deputi Bidang Koordinasi HAM, Ibnu Chuldun; Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan, Temmanengnga; serta sejumlah kepala biro dari sekretariat kementerian.
Kegiatan ini dipandu langsung oleh Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antarkementerian dalam mendukung agenda prioritas nasional di bidang HAM. “Kami menyambut baik kehadiran Bappenas dalam audiensi ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan berbasis keadilan. Sinergi seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan HAM dapat berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Sesmenko Andika.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif tersebut, Deputi Bidang Koordinasi HAM, Ibnu Chuldun, turut memaparkan rencana pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional Kemenko Kumham Imipas Tahun 2025, yang akan menjadi forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan nasional di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Ia menekankan pentingnya dukungan lintas sektor dan keberlanjutan program prioritas, serta perlunya penajaman indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program. “Kami berharap hasil Musyawarah Kerja Nasional nanti dapat menjadi panduan konkret bagi kementerian dan lembaga dalam merancang program kerja yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Deputi Ibnu.
Sinergi antara kedua kementerian ini meliputi lima bidang utama: perencanaan strategis, penguatan regulasi dan kebijakan, akselerasi program pemasyarakatan, sinkronisasi data dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas dan koordinasi antarlembaga. Dalam audiensi tersebut, Bappenas menyampaikan peranannya dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional, sementara Kemenko Kumham Imipas bertugas memastikan koordinasi antar kementerian dan lembaga berjalan selaras dengan prinsip-prinsip HAM.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, menyampaikan dukungannya terhadap rencana pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional sebagai langkah strategis dalam memperkuat perencanaan lintas sektor. Ia menegaskan bahwa Bappenas siap berkolaborasi dalam penyusunan arah kebijakan dan integrasi program prioritas nasional.
“Bappenas mendukung penuh Musyawarah Kerja Nasional ini sebagai forum yang sangat penting untuk menyinergikan visi dan strategi pembangunan hukum dan HAM ke dalam dokumen perencanaan nasional. Kami berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pencapaian target-target pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” tutur Deputi Bogat.
Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya revisi peraturan yang masih mengandung ketimpangan dalam perlindungan HAM, peningkatan kesadaran publik, serta kerja sama internasional sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat sistem hukum nasional dan posisi Indonesia dalam forum global.
Dengan adanya audiensi ini, diharapkan kolaborasi lintas sektor antara Kemenko Kumham Imipas dan Bappenas semakin solid dalam mendorong reformasi sistem hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.
