Bandung Barat, 21 Juli 2025 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di Mason Pine Hotel Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat.
Diiikuti oleh seluruh perwakilan satuan kerja di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, rakor ini menjadi bentuk perwujudan komitmen penyelenggaraan good governance yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dannie Firmansyah, Kepala Biro Umum dan Keuangan pada sesi pembukaan.
"Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari Kemenko Polkam, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imipas, sehingga kita bisa saling berbagi ilmu dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan dan BMN yang lebih baik,” ujar Dannie.
Dalam sambutan pembukaan, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan ini menjadi upaya yang baik dalam mengevaluasi secara menyeluruh, tidak hanya terkait keuangan, tetapi juga pengelolaan BMN.
"Saya berharap, kegiatan ini bisa menjadi bagian dari optimalisasi capaian, serta memiliki bahan baku yang baik dan berkualitas dalam menentukan langkah strategis, karena ini menjadi tanggung jawab kita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan akuntabel," ujar Sesmenko Andika
Sesmenko juga mengapresiasi seluruh narasumber yang telah bersedia hadir dan membagi ilmunya. "Saya mengajak kita semua untuk manfaatkan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang optimal. Saya yakin bahwa dengan komitmen dan kerja keras kita bersama, rapat koordinasi ini dapat menghasilkan output yang dapat mendukung tercapainya tata kelola yang lebih profesional,” tutup Sesmenko Andika.
Narasumber yang akan mengisi kegiatan ini diantaranya Fauzi Syamsuri dan Ekosuma dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Muhammad Hafidz Syahid dari KPPN Jakarta V, Agung Fitriandi Nugroho dari Direktorat PKKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Martarina Adnaningsih dari Badan Kepegawaian Negara.
