Jakarta, 31 Juli 2025 — Media sosial kini menjadi arena strategis komunikasi publik, di mana setiap pesan pemerintah harus mampu bersaing dengan derasnya arus informasi dan opini. Melihat urgensi ini, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyelenggarakan Prime Meeting #1 bertajuk “Dari Data ke Makna: Cara Jitu Buat Media Sosial Lebih Berdampak” pada Kamis (31/7) di The Orient Jakarta.
Forum ini menjadi ajang berbagi pengetahuan antarpraktisi dan pakar lintas sektor—pemerintah, BUMN, akademisi, hingga platform digital yang bertujuan memperkuat peran humas dalam membentuk komunikasi publik yang relevan, berbasis data, dan berdampak jangka panjang.
Sekretaris Kemenko Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya transformasi cara berpikir humas pemerintah.
“Di era digital, humas tidak bisa lagi berpikir linier. Kita harus mampu mengelola data menjadi narasi yang membangun hubungan, bukan hanya menyebar informasi,” tegas Andika.
Ia menekankan bahwa humas harus menjadi penghubung aktif antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat, bukan sekadar corong informasi satu arah.
Kemudian Iqbal Fadil, Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media, menambahkan bahwa media sosial saat ini merupakan ruang publik utama dalam membentuk persepsi publik.
“Komunikasi pemerintah harus lebih dari sekadar informatif—ia harus membangun makna. Media sosial bukan panggung pencitraan, tapi ruang pelayanan publik yang menuntut kepekaan dan integritas,” jelasnya.
Ia juga menyoroti disrupsi teknologi, banjir informasi, dan rendahnya literasi digital sebagai tantangan utama humas instansi pemerintah.
Diskusi ini menghadirkan empat narasumber dari lintas sektor—pemerintah, BUMN, platform digital, hingga akademisi. Pemaparan para narasumber kemudian memperkaya perspektif dengan pengalaman langsung dari institusi yang telah menerapkan strategi komunikasi digital berbasis data secara nyata.
Dari perspektif praktisi, Farchan Noor Rachman dari Humas Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan pentingnya memahami karakter masing-masing platform.
“Setiap platform punya karakter unik. Kita harus adaptif, bukan hanya dari sisi konten, tapi juga cara berinteraksi,” ujar Farchan. Ia juga menggarisbawahi perlunya social listening sebagai alat deteksi isu yang efektif agar pemerintah bisa bergerak cepat sebelum krisis berkembang.
Indra Hari Asmara, Specialist Digital Community Contact Center KAI121, menjelaskan bagaimana data interaksi pelanggan dijadikan dasar penyusunan strategi komunikasi di lingkungan BUMN.
“Kami tidak menebak kebutuhan pengguna—kami dengarkan lewat data. CRF (Customer Request Form) membantu kami membentuk layanan dan narasi yang sesuai harapan publik,” jelas Indra.
Imanuel Christa Lamoa dari Meta Asia Pasifik berbicara soal pentingnya keamanan digital dan tata kelola akun institusi.
“Akun media sosial pemerintah bukan sekadar kanal informasi, tapi simbol kepercayaan. Keamanan digital harus jadi prioritas utama,” tegas Imanuel.
Sementara itu, Windhiadi Yoga Sembada, Dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta, mengkritisi gaya komunikasi humas pemerintah yang masih terjebak dalam format birokratis.
“Humas pemerintah seringkali sibuk melaporkan kegiatan, tapi lupa membangun keterhubungan. Padahal, publik membutuhkan komunikasi yang manusiawi dan bisa dirasakan dampaknya,” kata Windhiadi.
Ia menegaskan bahwa pendekatan yang informatif, edukatif, dan dialogis jauh lebih efektif dalam membangun relasi jangka panjang dengan publik.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Kemenko Kumham Imipas, termasuk Kepala Biro Humas dan TI Mamur Saputra, Kepala Biro SDM, Hukum dan Organisasi Achmad Fahrurazi, Kepala Biro Umum dan Keuangan Dannie Firmansyah, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Rudi Hartono, serta Inspektur R. Natanegara Kartika Purnama, serta humas dari kementerian dan unit kerja terkait.
Melalui forum ini, Kemenko Kumham Imipas mendorong terbentuknya ekosistem komunikasi publik yang cerdas, kolaboratif, dan berdampak nyata. Media sosial tak lagi hanya menjadi papan pengumuman digital, melainkan jembatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
