Jakarta, 15 Agustus 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR–DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Kehadiran Menko Kumham Imipas menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menjaga sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen bangsa demi memperkuat demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
Sidang yang dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani ini dihadiri Presiden RI. Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para mantan presiden dan wakil presiden, pimpinan lembaga tinggi negara, anggota legislatif, duta besar negara sahabat, serta perwakilan masyarakat dari berbagai daerah.
Dalam pidatonya, Puan Maharani menegaskan pentingnya persatuan, penguatan kedaulatan rakyat, dan demokrasi Pancasila yang berjiwa gotong royong. Ia juga menyoroti peran strategis partai politik sebagai sokoguru demokrasi, perlunya penegakan hukum yang konsisten, serta kehadiran negara secara nyata dalam menjawab kebutuhan rakyat. Puan mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo dalam menangani sejumlah persoalan strategis, seperti pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, serta kebijakan pembelian gabah petani dengan harga layak.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya menyampaikan pesan tegas untuk melindungi rakyat dari praktik ekonomi yang merugikan. Ia menyoroti fenomena serakahnomic, yaitu perilaku serakah yang menguasai kekayaan alam untuk kepentingan segelintir orang.
“Selama saya menjadi Presiden Republik Indonesia, jangan anggap yang besar dan kaya bisa seenaknya. Kami tidak gentar dengan kekayaanmu, kekayaanmu dari rakyat Indonesia. Pemerintah saya tidak ragu untuk membela kepentingan rakyat,” tegas Prabowo.
Presiden juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas bagi pengusaha nakal. Presiden Prabowo enggan menyalahkan pemerintah sebelumnya sampai terjadinya kebocoran kekayaan negara. Pemerintahannya saat ini fokus untuk mencari jalan keluar agar kekayaan negara yang mengalir keluar negeri harus dihentikan.
"Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Oke, kita tidak ada waktu kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat," tegas Prabowo.
Menteri Koordinator Yusril menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Presiden yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada hukum. Ia menegaskan komitmen untuk bersinergi dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu serta memastikan kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa.
Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR–DPD RI 2025 menjadi momentum strategis untuk memperkuat pondasi hukum, ekonomi, dan kebudayaan nasional menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, serta langkah nyata menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
