Jakarta, 15 Agustus 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bersama Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Rapat Paripurna yang sekaligus menjadi pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 ini memiliki dua agenda utama, yakni pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan, serta pidato Presiden RI Prabowo Subianto yang menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Sidang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para mantan presiden dan wakil presiden, pimpinan lembaga tinggi negara, anggota DPR dan DPD, duta besar negara sahabat, serta perwakilan masyarakat dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Puan menyampaikan bahwa pembukaan masa sidang ini menandai dimulainya tahun kedua masa bakti DPR RI periode 2024–2029. Ia menegaskan pentingnya kebijakan negara yang konsisten, berkesinambungan, dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan rakyat. Menurutnya, rakyat menaruh harapan besar bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, arah kebijakan nasional akan semakin berpihak pada kehidupan rakyat. Puan juga memaparkan capaian legislasi DPR setahun terakhir, termasuk pengesahan 14 undang-undang, dan menegaskan fungsi pengawasan DPR akan dijalankan secara objektif dan bertanggung jawab, bahkan dengan teguran politik terbuka bila diperlukan.
Presiden Prabowo dalam pidatonya menyampaikan bahwa RAPBN 2026 adalah anggaran pertama yang sepenuhnya disusun pemerintahannya. Anggaran ini difokuskan untuk memperkuat ketahanan nasional dengan prioritas di sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, pertahanan, investasi, dan perdagangan global. “RAPBN 2026 harus menjadi alat untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera,” ujarnya.
Pemerintah, kata Prabowo, mengalokasikan Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi, mencakup peningkatan produksi minyak dan gas, stabilisasi harga energi, percepatan transisi ke energi baru dan terbarukan, serta subsidi energi yang tepat sasaran. Sektor pangan juga menjadi prioritas dengan dukungan pada subsidi pupuk, penguatan cadangan beras pemerintah, dan pengamanan distribusi bahan pokok.
Presiden memaparkan lima pokok RAPBN 2026: belanja negara Rp3.786,5 triliun; pendapatan negara Rp3.147,7 triliun; defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB; pengembangan pembiayaan kreatif agar tidak bergantung pada APBN; serta desain APBN yang fleksibel untuk meredam guncangan. Menurutnya, APBN harus sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan. Ia menegaskan bahwa penerimaan pajak akan terus ditingkatkan sambil menjaga iklim investasi dan dunia usaha, sementara pengelolaan sumber daya alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” tegasnya. Prabowo juga menegaskan pemerintah akan fokus mencari solusi, bukan saling menyalahkan, dan siap mengambil langkah hukum tegas terhadap pihak yang merugikan kepentingan rakyat.
Kehadiran Yusril bersama Otto Hasibuan menjadi simbol dukungan Kemenko Kumham Imipas terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah sekaligus penguatan sinergi eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
