Skouw, 4 Juli 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dan pengarusutamaan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kunjungannya ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw pada Jumat (4/7). Deputi Bidang Koordinasi HAM, Ibnu Chuldun, memimpin langsung peninjauan fasilitas dan diskusi strategis di perbatasan Indonesia-Papua Nugini untuk memperkuat ketahanan nasional khususnya dari ancaman ideologi dan kriminalitas lintas negara, serta pelayanan publik yang inklusif.
“Menjaga sinergisitas bersama seluruh stakeholder sangat penting, terlebih kita juga harus mampu memfilter paham-paham yang menyimpang dari ideologi Pancasila,” ujar Deputi Ibnu.
Diterima langsung oleh Kepala PLBN Skouw Ni Luh Puspa, kegiatan diawali dengan peninjauan berbagai fasilitas pelayanan publik di area PLBN serta kunjungan langsung ke perbatasan Indonesia–Papua Nugini.
Usai melakukan peninjauan, Ibnu kemudian mengapresiasi kesiapan fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh PLBN Skouw dalam menjaga etalase negara di garis terluar.
“Lebih dari sekadar pintu masuk, PLBN adalah wajah bangsa. Kita harus punya inovasi untuk mengoptimalkan pengawasan lintas batas, baik dalam aspek keimigrasian, bea cukai, maupun karantina,” tambahnya.
Deputi HAM juga menyoroti pentingnya pengarusutamaan HAM dalam pelayanan publik, termasuk pemenuhan aksesibilitas bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Pelayanan yang ramah dan terbuka terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, adalah wujud nyata pengarusutamaan HAM,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala PLBN Skouw Ni Luh Puspa, menyampaikan dinamika perlintasan dan tantangan yang dihadapi di lapangan, terutama pada hari-hari dengan volume tinggi seperti Selasa yang bertepatan dengan hari pasar.
“PLBN Skouw paling ramai pada hari pasar. Kami beroperasi penuh dari Senin sampai Minggu, karena kalau kita lengah, bisa terjadi perlintasan ilegal lewat jalur-jalur samping,” ungkapnya.
Ia menambahkan, maraknya penyelundupan barang terlarang dan kasus pencurian kendaraan bermotor menjadi tantangan tersendiri, namun dapat diatasi melalui kerja sama erat antarinstansi.
“Dengan dukungan seluruh stakeholder, kami berupaya menyiapkan semua fasilitas pelayanan publik terbaik. Teknologi dan perhatian terhadap petugas di lapangan juga sangat kami butuhkan,” tambah Ni Luh.
Turut hadir dalam kunjungan ini yakni Staf Ahli Menteri Bidang SDM dan Transformasi Digital Supartono, Staf Khusus Menteri Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama, Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM Ruliana Pendah Harsiwi, serta Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan Temmanengnga.
Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Kemenko Kumham Imipas untuk terus memperkuat fungsi koordinasi serta pengawasan lintas sektor dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan martabat bangsa di wilayah perbatasan.
