Probolinggo– Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan keimigrasian di daerah dengan menggelar Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kota Probolinggo, Rabu (28/5). Dalam rapat ini, Kemenko Kumham Imipas secara langsung membahas kelanjutan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan mendorong percepatan peningkatan status Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kota Probolinggo menjadi Kantor Imigrasi Kelas III TPI, sebagai langkah strategis untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan investasi, dan memperkuat pengawasan keimigrasian.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, antara lain Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Probolinggo, Wawan Soegiyantono; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Anggoro Widjanarko; Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo, Abbas; Kepala Bagian Aset Pemkot Probolinggo, Jamal; perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo, Slamet dan Ismail; serta Analis Keimigrasian Ahli Madya Kanwil Ditjenim Jatim, Adi Purwanto.
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, Herdaus, mengajak pemerintah daerah untuk bersinergi membangun iklim pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kehadiran kantor imigrasi di daerah.
“Keberadaan kantor imigrasi bukan sekadar memperpendek jarak layanan, tetapi menjadi simbol hadirnya negara dalam memperkuat perlindungan hukum dan pelayanan kepada masyarakat serta menarik minat investor dan wisatawan asing,” ujar Herdaus.
Herdaus menegaskan bahwa hasil peninjauan lapangan menunjukkan UKK Imigrasi Kota Probolinggo telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya. Fasilitas, alur pelayanan, serta dukungan SDM dinilai layak untuk mendukung operasional Kantor Imigrasi penuh.
Hal ini juga diamini oleh Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Probolinggo, Wawan Soegiyantono, yang menyampaikan dukungan penuh atas rencana peningkatan status UKK. Ia menilai keberadaan UKK sejak 2020 telah memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayah Probolinggo Raya, termasuk Lumajang dan Situbondo.
“Dengan UKK ini, masyarakat tidak perlu lagi pergi jauh ke Malang hanya untuk mengurus paspor. Ke depan, potensi Probolinggo sebagai simpul wisata dan ekspor-impor juga akan diperkuat dengan kehadiran Kantor Imigrasi yang lebih mandiri,” terang Wawan.
Rapat Koordinasi ini menjadi awal yang konkret untuk menyelesaikan berbagai aspek administratif dan legal, termasuk pemenuhan aset dan hibah lahan, yang menjadi syarat penting dalam peningkatan status kelembagaan. Kemenko Kumham Imipas berkomitmen terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu.
Dengan dukungan lintas sektor dan langkah strategis dari Kemenko Kumham Imipas, Kota Probolinggo diharapkan dapat segera memiliki Kantor Imigrasi Kelas III TPI sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan keimigrasian, pengawasan orang asing, serta penguatan peran daerah sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi dan pariwisata di Jawa Timur.
