Jakarta, 2 Juli 2025 — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menghadiri peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2024 yang diselenggarakan di Kantor Komnas HAM Jakarta. Menko Yusril hadir didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia, Ibnu Chuldun.
Dalam sambutannya, Menko Yusril menyampaikan apresiasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas penerbitan laporan tahunan yang tidak hanya merupakan mandat konstitusional, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas moral dan kelembagaan Komnas HAM dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang.
“Laporan ini bukan sekadar dokumentasi tahunan. Ia adalah cermin dari keberanian moral untuk tetap berpijak pada prinsip di saat badai pragmatisme politik kerap mengikis komitmen pada hak konstitusional warga negara,” tegas Yusril. Ia menambahkan bahwa Komnas HAM, meskipun dengan segala keterbatasannya, telah memperlihatkan daya tahan institusional yang kuat untuk menjadi pengingat moral bangsa.
Tema “Menyuarakan Keadilan dan HAM di Tahun Politik” yang diusung dalam laporan tahunan tersebut dinilai sangat relevan. Tahun 2024 disebut sebagai tahun penuh dinamika, di mana pemilu serentak yang berlangsung dengan antusiasme tinggi juga menyisakan berbagai catatan kritis terhadap pemenuhan hak-hak sipil dan politik, khususnya bagi kelompok marginal, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
Dalam paparannya, Yusril juga menyoroti masih tingginya konflik agraria sebagai penyumbang utama pengaduan publik di Komnas HAM. “Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan peringatan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan hak warga atas tanah, ruang hidup, dan kebebasan menyampaikan pendapat,” ujarnya.
Sebagai Menko yang membawahi bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, Yusril menegaskan pentingnya peran negara sebagai pelindung utama hak asasi manusia. “Negara harus menjadi indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagaimana tertuang dalam Asta Cita untuk memperkokoh demokrasi dan HAM, harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata, sistematis, dan terukur.”
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga dengan pembangunan infrastruktur etik—dengan hukum, keadilan, dan HAM sebagai kerangka dasarnya. “HAM tidak boleh lagi menjadi agenda pinggiran. Ia adalah inti dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya,” tandas Yusril, sembari menekankan pentingnya penanganan perdagangan orang, perlindungan korban kekerasan, akses terhadap keadilan, hingga penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagai agenda yang berjalan seiring dengan pembangunan nasional.
