Jakarta, 3 Juli 2025 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan sekaligus menyampaikan kuliah umum di hadapan peserta kursus kepemimpinan nasional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).
Dalam forum bergengsi yang dihadiri oleh Ace Hasan Syadzily selaku Gubernur Lemhannas RI dan jajaran Pimpinan Tinggi Lemhannas RI, serta R. Andika Dwi Prasetya selaku Sekretaris Kemenko Kumham Imipas tersebut, Menko Yusril menegaskan pentingnya peran Lemhannas sebagai kawah candradimuka kader kepemimpinan nasional yang turut memperkuat cara pandang kebangsaan serta visi strategis lintas sektor.
“Salah satu mandat besar dari pemerintah yang saat ini diemban oleh Kemenko Kumham Imipas adalah memperkuat tata kelola pemerintahan bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan melalui pendekatan yang inklusif, adil, dan berbasis hak asasi manusia,” ujar Yusril.
Dalam paparannya, Yusril menjabarkan arah kebijakan dan Rencana Strategis Kemenko Kumham Imipas Tahun 2025–2029. Visi besar yang diusung adalah terwujudnya sinergi pembangunan yang berkeadilan dan inklusif dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Beliau juga memaparkan lima isu strategis nasional yang menjadi fokus koordinasi lintas sektor Kemenko Kumham Imipas, antara lain fragmentasi hukum dan overregulasi, pelanggaran HAM berat dan ketidakpuasan publik, reformasi keimigrasian dan mobilitas global, krisis overcrowding di Lapas, serta revitalisasi pemasyarakatan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenko Kumham Imipas telah menetapkan lima pilar strategis pembangunan, termasuk Reformasi Hukum Nasional, Pemajuan HAM, Modernisasi Imigrasi, Reformasi Pemasyarakatan, serta Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan responsif.
Kepada para peserta Lemhannas, Menko Yusril menyampaikan sejumlah pesan penting yang merefleksikan nilai-nilai strategis kepemimpinan nasional: membangun perspektif hukum yang sistemik, menjadikan hukum sebagai alat pembentukan peradaban, dan memperkuat sinergi lintas sektor serta masyarakat sipil.
“Negara kuat bukan berarti dominan, melainkan negara yang adil dan berpihak pada rakyat. Saudara-saudara adalah calon pemimpin masa depan yang harus menjadi katalis perubahan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” tegas Yusril.
Di akhir kuliahnya, Yusril menegaskan kesiapan Kemenko Kumham Imipas untuk menjadi mitra strategis Lemhannas RI dalam membentuk ekosistem kebijakan yang responsif, inklusif, dan berkeadaban demi Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.
