Jayapura, 3 Juli 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) terus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah khususnya di wilayah timur Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui audiensi yang digelar bersama Pemerintah Provinsi Papua pada Kamis (3/7), bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua, Jayapura.
Audiensi ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi HAM, Ibnu Chuldun, yang hadir bersama jajaran pejabat Kemenko Kumham Imipas, yakni Staf Ahli Menteri Bidang SDM dan Transformasi Digital Supartono, Staf Khusus Menteri Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama, Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM Ruliana Pendah Harsiwi, serta Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan Temmanengnga.
Kedatangan delegasi Kemenko Kumham Imipas disambut oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Papua, Yohanes Walilo, beserta jajaran Kepala Dinas Pemerintah Provinsi Papua.
Dalam sambutannya, Deputi Ibnu Chuldun memperkenalkan posisi strategis Kemenko Kumham Imipas sebagai kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih. Ia menekankan bahwa kementerian ini hadir untuk memastikan terkoordinasinya kebijakan lintas sektor terkait hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan secara terpadu dan efektif.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa isu-isu strategis HAM, terutama di wilayah-wilayah prioritas seperti Papua, dapat ditangani secara sinergis antara pusat dan daerah,” ujar Ibnu.
Lebih lanjut, Deputi HAM menyoroti capaian Provinsi Papua dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dana Otonomi Khusus (Otsus) telah berhasil dimanfaatkan untuk menekan angka kemiskinan dan memperkuat pembangunan infrastruktur di sektor kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, Ibnu memberikan apresiasi atas keberhasilan Kota Jayapura meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, serta partisipasi aktif Provinsi Papua dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021–2025.
Kemenko Kumham Imipas juga mendorong Pemerintah Provinsi Papua untuk terus memperkuat kebijakan dan regulasi yang berperspektif HAM, terutama dalam perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Asisten I Pemprov Papua, Yohanes Walilo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kemenko Kumham Imipas yang dinilai membawa semangat baru dalam penguatan HAM di daerah.
Ia juga mengakui bahwa masih terdapat tantangan besar, khususnya dalam upaya pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Salah satu isu yang mengemuka adalah kekerasan terhadap perempuan yang belum banyak dilaporkan karena faktor ketakutan atau tekanan sosial.
"Kami menghadapi tantangan serius dalam perlindungan perempuan, khususnya ibu rumah tangga yang kerap menjadi korban kekerasan namun enggan melapor. Diperlukan dukungan regulasi dan edukasi yang kuat agar mereka merasa aman dan terlindungi," tambahnya.
Menanggapi hal ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan ekosistem perlindungan HAM yang responsif, inklusif, dan berkeadilan. Audiensi ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam memperluas jangkauan pemajuan HAM ke daerah, sekaligus memperkuat keselarasan antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat lokal.
