Surabaya, 27 Mei 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar rapat koordinasi dengan Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi guna membahas isu-isu strategis keimigrasian serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pembangunan nasional di bidang keimigrasian.
Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Herdaus, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono; Kabag Tata Usaha dan Umum, Darori; Kakanim Tanjung Perak, I Gusti Bagus Mochammad Ibrahiem; Kakanim Malang, Anggoro Widjanarko; Kakanim Banyuwangi, Muhammad Ervan Lesmana, serta jajaran keimigrasian lainnya.
Dalam sambutannya, Herdaus menegaskan bahwa tugas utama Kemenko Kumham Imipas adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian teknis di bawahnya, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam memastikan setiap kebijakan dan program selaras dengan Asta Cita Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta mendukung agenda pembangunan nasional.
“Koordinasi ini penting agar kebijakan yang diterapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan sinergis dan berkesinambungan, terutama dalam menghadapi tantangan keimigrasian yang dinamis,” ujar Herdaus.
Ia juga menambahkan bahwa Kemenko Kumham Imipas memiliki fungsi strategis dalam menangani isu-isu serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan antar kementerian/lembaga (K/L), termasuk kerja sama keimigrasian yang tengah berlangsung atau akan dilaksanakan.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan juga dibahas secara mendalam, antara lain terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kelas I Malang di Probolinggo dan UKK Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Bojonegoro.
Tak hanya itu, perkembangan Kantor Imigrasi Kelas III TPI Banyuwangi juga menjadi fokus diskusi, terutama dalam optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) keimigrasian baru serta proses pelepasan aset (hibah) dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi turut hadir secara virtual melalui Plh. Kepala Bappeda, Samsudin; Kepala Bagian Pemerintahan, Norawi; dan Kepala Bagian Aset BPKAD, Ika Herdiana Friaresta.
Kehadiran ini menjadi bukti komitmen sinergitas antarinstansi dengan pemerintah daerah dalam mendukung penguatan kelembagaan di bidang keimigrasian.
Hasil dari rapat ini selanjutnya akan dibawa ke tingkat pusat untuk dibahas lebih lanjut, dan akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang komprehensif serta dapat diimplementasikan secara efektif oleh seluruh pemangku kepentingan.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan perhatian Kemenko Kumham Imipas yang telah turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi serta membantu mencari solusi atas berbagai hambatan keimigrasian di Jawa Timur.
Menutup kegiatan, Herdaus juga melakukan pertemuan khusus dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, guna memperkuat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas antara Kanwil Kemenkum dan Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur, agar mampu menjalankan peran secara selaras dan efektif.
